PEKANBARU,Riaueksis.com – Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos., M.MP., bersama Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, S.E., M.IP., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (18/6/2026).

LHP tersebut diserahkan oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V BPK RI, Dr. Lilis Haryati, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., kepada Bupati Bengkalis dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dalam kegiatan penyerahan LHP atas LKPD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Capaian ini sekaligus menjadi raihan opini WTP yang ke-13 kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai wujud konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Dr. Lilis Haryati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga ke-13 kalinya merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan komitmen DPRD untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai raihan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“DPRD akan terus mengawal tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Septian.

Dengan kembali diraihnya opini WTP untuk ke-13 kalinya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta jajaran pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.