PEKANBARU,Riaueksis.com– Simpang Panam bersiap menghadapi ujian besar ketika pembangunan flyover dimulai awal 2027. Sebelum tiang beton berdiri, Pemerintah Kota Pekanbaru justru berburu jalan-jalan kecil. Sebab, proyek pengurai kemacetan berisiko menciptakan kemacetan baru selama pengerjaan.

Persimpangan Jalan HR Soebrantas dan Garuda Sakti menjadi titik paling diperhatikan. Kendaraan dari Pekanbaru, Kampar, dan kawasan kampus setiap hari bertemu. Ketika sebagian ruang jalan terganggu, antrean kendaraan berpotensi menjalar ke ruas sekitarnya.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyebut jalur alternatif harus disiapkan. Salah satu pilihannya adalah Jalan Dharma Bakti di sekitar UIN Sultan Syarif Kasim. Akses tersebut mengarah menuju Buluh Cina dan berpotensi membantu kendaraan menghindari Simpang Panam.

Pemko berencana meningkatkan kondisi jalan tersebut menggunakan konstruksi beton. Ruas yang disiapkan memiliki panjang sekitar 600 hingga 700 meter. Pengerjaan diupayakan masuk anggaran perubahan 2026 agar segera dimanfaatkan masyarakat.

“Jalan itu mau kita beton dulu, supaya bisa dipakai dengan baik,” kata Markarius. Ia menyebut akses tersebut dapat membantu kendaraan dari arah Kampar. Lebar jalan sekitar enam meter memungkinkan kendaraan roda empat melintas dua arah.

Jalan Dharma Bakti bukan satu-satunya jalur yang sedang dipetakan pemerintah. Pemko juga mengidentifikasi akses dari pusat kota menuju Kubang Raya. Masukan pengurus RT dan RW menjadi bahan untuk menentukan ruas penghubung.

Salah satu rencana lainnya menghubungkan Jalan Sukakarya dengan Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang. Pemko juga mempertimbangkan akses di sekitar Hotel Medina menuju kawasan sebelum UIN. Jalur-jalur tersebut diharapkan mengurangi ketergantungan kendaraan pada persimpangan utama.

Persoalannya, jalan alternatif tidak cukup hanya tercantum dalam peta. Kondisi permukaan, lebar akses, dan konektivitas menentukan kelayakannya. Jalan yang sempit atau rusak justru berpotensi memindahkan kemacetan ke lingkungan warga.

Markarius mengatakan sejumlah jalan membutuhkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar. Pemerintah berkomitmen memperbaiki akses yang nantinya digunakan sebagai jalur umum. Setelah proyek selesai, pembatasan kendaraan berat masih bisa dipertimbangkan bersama warga.

“Selama pekerjaan berlangsung, jalan tersebut harus tetap terbuka untuk umum,” ujarnya. Kendaraan seperti pikap masih dimungkinkan melintas melalui akses tersebut. Pembatasan terutama diarahkan pada truk bertonase besar yang berisiko merusak jalan.

Pembangunan flyover sendiri merupakan proyek kolaborasi pemerintah daerah dan pusat. Pemprov Riau bertanggung jawab menuntaskan pembebasan lahan terdampak. Sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui anggaran negara.

Data Pemprov Riau mencatat terdapat 94 persil tanah untuk dibebaskan. Proses ganti rugi ditargetkan selesai pada akhir 2026. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan desain teknis dan dokumen pendukung pembangunan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau menyebut panjang penanganan flyover mencapai 644 meter. Struktur jembatan dirancang selebar 18,8 meter dengan ruang bebas vertikal 5,3 meter. Flyover akan membentang dari Jalan HR Soebrantas menuju arah Bangkinang.

Rencana tersebut diharapkan mengurangi antrean kendaraan di pintu masuk Pekanbaru. Akan tetapi, manfaat jangka panjang bergantung pada kesiapan jalan pendukung. Pengaturan lalu lintas, keselamatan, dan sosialisasi juga perlu berjalan beriringan.

Pemko kini menghadapi pekerjaan yang tak kalah penting dari pembangunan jembatan. Jalan alternatif harus siap sebelum alat berat memasuki kawasan Simpang Panam. Jika persiapan terlambat, pengendara berpotensi menjadi pihak pertama merasakan dampaknya.***