Senin, 31/08/20
 
Dinilai Sangat Keterlaluan dan Tidak Berperikemanusiaan, Akhirnya AS Dituntut Untuk Minta Maaf kepada Korut

M Amin | Internasional
Kamis, 18/01/2018 - 19:25:08 WIB
Pemimpin AS dan pemimpin Korut
TERKAIT:
   
 
Jenewa (RiauEksis.Com) - Korea Utara (Korut) menuntut Amerika Serikat (AS) meminta maaf karena telah menolak menyebut nama resmi negara tersebut, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea. Sikap AS ini dinilai sangat keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan.

Konselor Korut Ri Song-chol mengajukan tuntutan itu dalam pertemuan komite urusan AS di Majelis Umum PBB, Rabu (17/1/18). Ri menyebut tindakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump ini sebagai sebuah isu politik yang serius, yang berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara anggota independen PBB.
 
"Pemerintahan Trump didorong motivasi yang tidak jujur dan tidak murni untuk mempolitisasi setiap masalah protokoler," ujar Ri.
 
Ri menjelaskan, hal ini berawal saat misinya mengajukan permintaan rutin kepada Misi AS untuk memperbarui kartu pembebasan pajak bagi salah satu diplomatnya pada awal Desember lalu. Kartu ini memungkinkan diplomat PBB melakukan pembelian tanpa membayar pajak.
 
Namun ia kemudian sangat terkejut ketika seminggu kemudian kartu baru tersebut dikirim dengan penyebutan nama 'Korea Utara.' Ia sempat menduga hal itu hanyalah kesalahan teknis, tetapi Misi AS mengatakan Departemen Luar Negeri di Washington menolak mengubah nama negara tersebut menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea.
 
"Kantor kami di DC mengatakan nama kredensial untuk 'Republik Rakyat Demokratik Korea' ditunjukkan dengan nama 'Korea Utara' yang merupakan singkatan konvensional. Jadi kartu pajak akan tetap berlaku," jelas Ri, mengutip penyataan dari Misi AS.
 
Ri mengatakan Republik Rakyat Demokratik Korea sangat meminta AS memperbaiki kesalahan ini sekaligus tanpa melakukan penundaan lebih lanjut. Ia juga menuntut AS mengirim sebuah dokumen resmi yang mengklarifikasi kebijakan protokol barunya mengenai penggunaan nama negara yang disingkat dan bukan nama resmi.
 
Menurutnya, dia dan seorang petugas misinya telah berkomunikasi dengan diplomat dari Misi AS untuk mencoba mengubah nama yang salah. Dia menuturkan, petugas misinya telah bertukar lebih dari 10 email dengan diplomat AS.
 
"Republik Rakyat Demokratik Korea belum mendapat tanggapan dan masalahnya masih tetap sama tanpa kemajuan," ujar dia. (min/rec)
 
 

 
sumber: AP/republika








Berita Lainnya :
 
  • Dewan Kehormatan PWI Kaltim Menolak Dilantik oleh Hendry Ch. Bangun
  • Program Penguatan Vokasi PHR Membuka Asa Muhammad Nizam Merajut Sukses
  • Malam Puncak HPN dan HUT PWI, Gubernur, Bupati dan Perusahaan Mitra Terima Award
  • Indosat Business Hadirkan Smart Internet, Platform Digital Cerdas yang Aman dan Terintegrasi untuk Akselerasi Bisnis Multisektoral
  • Jalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PHR Dorong Mitra Kerja Komitmen Terhadap Anti Korupsi
  • Polsek Bagan Sinembah Gagalkan Upaya Penyelundupan 5 Kg Ganja
  • Puncak HPN 2024 Tingkat Provinsi Riau, Bupati Kuansing Suhardiman Akan Bangun Gedung Wartawan
  • Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, 137 Orang Mendaftar
  • IM3 Lanjutkan Optimalisasi Jaringan di Kota Pekanbaru dengan Jangkauan yang Semakin Luas dan Stabil
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved