JAKARTA, Riaueksis.com - Pemerintah diminta untuk menjamin keamanan data pribadi, termasuk melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Hal itu menyusul penjelasan Facebook mengenai kemungkinan bocornya data 1 juta pengguna Facebook asal Indonesia dalam skandal yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Demikian disampaikan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Kemunculan kasus ini di tahun-tahun politik, ketika warga Indonesia bersiap memilih kepala daerah, anggota parlemen dan presiden, menurut AMSI menjadi sangat sensitif.

Untuk itu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki potensi pelanggaran keamanan data pribadi oleh perusahaan media sosial asal Amerika Serikat, Facebook.

Seperti dilansir antaranews.com, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, AMSI mengimbau pemerintah untuk menjamin keamanan data pribadi warga dan memastikan tidak ada penyalahgunaan data itu untuk kepentingan politik dalam pemilihan umum.

Selain itu, AMSI juga mendorong pihak pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian, AMSI juga mendesak Facebook untuk memperbaiki mekanisme perlindungan data pribadi penggunanya, serta mengidentifikasi dan menghapus konten hoaks, hate speech, konten SARA,  yang beredar di platformnya.

AMSI meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki perihal data sejuta penguna Facebook Indonesia yang bocor sebagaimana ramai diberitakan media massa.

Diberitakan, seluruh dunia, diperkirakan tak kurang dari 87 juta data pengguna Facebook juga bocor. Asal muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018 lalu. (der)