JAKARTA, Riau eksis.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan memberi sejumlah sanksi kepada 31.624 PNS se Indonesia ini ketahuan turut menerima dana Bantuan Sosial (bansos).

Dikutip dari Liputan6.com, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menegaskan, bentuk sanksi yang akan dilakukan, mulai dari sanksi disiplin hingga diharuskan mengembalikan dana bansos tersebut.

''Jika memang terbukti, dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos,'' tegas Tjahjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/11/21) dilansir suara.com.

Dijelaskan Tjahjo, sanksi disiplin yang dapat dikenakan kepada para PNS penerima bansos mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

''Dalam hal terbukti PNS bersangkutan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka ini diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,'' tegasnya. 

Selain itu, Tjahjo juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk melakukan penyelidikan dengan lengkap terhadap ASN yang terbukti menerima bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

''Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP (nomor induk pegawai) dan instansi, untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan investigasi terhadap yang bersangkutan,'' jelas dia.

Meskipun tidak diatur secara spesifik, pada dasarnya ASN mendapatkan penghasilan tetap dari Pemerintah, sehingga tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial.

''Pada dasarnya ASN merupakan pegawai Pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, gaji dan tunjangan dari negara. Oleh karena itu, ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,'' tegasnya.

Sebelumnya diberitakan. Ada sebanyak 31.624 PNS ini ketahuan terima Bansos. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma.

Bantuan itu seperti program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Risma mengaku mendapatkan data tersebut saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Kemensos telah menyerahkan data tersebut ke BKN. ''Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN,'' ujar Risma saat konferensi pers, Kamis (18/11/21).

Untuk rinciannya, yaitu dari 31.624 PNS, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan sebetulnya tidak boleh menerima bansos. PNS ini tersebar di 511 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Dia mengaku akan mengembalikan hal ini ke daerah. Data ini diharap daerah memberikan respons balik.

Dia menyebut profesi PNS menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti dosen, tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. ''Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, 'tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul (ASN),'' kata Risma.(Red)