Senin, 31/08/20
 
BI Dorong Wisata Syariah, Mulai Makanan Sampai Hotelnya Halal

wan | Ekonomi
Senin, 24/07/2017 - 23:55:18 WIB

TERKAIT:
   
 
Jakarta (riaueksis.com) - Wisata halal menjadi salah satu sektor untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Industri wisata halal merupakan salah satu sektor yang sedang dikembangkan. Wisata ini harus muslim friendly dan mendukung prinsip-prinsip syariah.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, sejauh ini Indonesia hanya mampu menjadi pemain di sektor industri keuangan syariah. Namun di sektor lain Indonesia hanya menjadi pasar, karena itu BI dan MUI berupaya untuk meningkatkan produk halal untuk mengembangkan sistem syariah.

Yang termasuk wisata halal adalah dari spa, sauna hingga pramuwisata. Contohnya Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang sudah memiliki Perda Pariwisata Halal.

Pasal 1 huruf 16 Perda NTB Nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal menyebutkan pariwista Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

Industri pariwisata halal yang dimaksud adalah akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan spa.

"Pasar utama produk halal domestik juga merupakan peringkat pertama dalam pasar global, telah mencapai US$ 160 miliar," kata Agus di Gedung BI, Senin (24/7/2017).

Selain pariwisata, BI menyebutkan sejumlah sektor usaha yang bisa meningkatkan potensi ekonomi syariah seperti pertanian yang terintegrasi, makanan dan pakaian hingga energi terbarukan yang halal.

Dia menjelaskan peningkatan ini sejalan dengan diimplementasikannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019. Kondisi ini, menurut Agus mencerminkan betapa kuatnya potensi Indonesia dalam pasar produk halal.

Namun dia mengatakan, potensi ini juga dapat mencerminkan ancaman jika ternyata produk halal tersebut tidak dapat dipenuhi secara domestik.

"Sehingga berimplikasi terhadap besarnya impor yang akan menekan posisi neraca pembayaran Indonesia, pada gilirannya hal ini tentu mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional," ujar dia.

Agus mengatakan, jika strategi pengembangan produk halal sudah diterapkan diharapkan pertumbuhan aset usaha syariah meningkat 15%-20% setiap tahun.

Kemudian juga ada dominasi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional hingga lebih dari 50%. Kemudian ada kebijakan bisnis halal yang komprehensif.

"Selain itu juga ada integrasi dan sinergi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah," ujarnya. (wan)



Dikutip dari: detikfinance.com






Berita Lainnya :
 
  • Sambangi warga Rumbai pesisir, Personil Direktorat Binmas Polda Riau Sosialisasi Bahaya Narkoba ke kawula muda
  • 10 Ribu Pelari dari Berbagai Daerah Meriahkan Riau Bhayangkara Run 2024
  • Semarak HPN 2024, Sepuluh Grup Randai Hibur Masyarakat Kuansing
  • Tim Putra Polres Siak Juara di Final Turnamen Voli Kapolda Riau Cup 2024
  • Kejutan-kejutan SF Hariyanto Jelang Pilgub
  • SSDM Polri Raih Penghargaan Pelayanan Prima Versi PEKPPP Nasional
  • Dirlantas Polda Riau Selaku Ketua Pelaksana Event RBR Gelar Talk Show Bersama Kemenparekraf
  • Lantik PWI Inhu, Raja Isyam : Jaga Nama Baik Organisasi dan Laksanakan Tugas Sesuai Aturan
  • SKK Migas Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov Riau Untuk Tingkatkan Produksi
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved