Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Kader Partai Golkar yang tetap maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau tanpa keputusan DPP akan mendapat sanksi.

Pernyataan itu disampaikan pengurus DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wasekjen Bidang Organisasi dan Daerah, Hakim Komarudin.

Dijelaskannya, dalam Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksana Partai Golkar sudah ditegaskan bagi yang tidak patuh kepada putusan DPP maka akan menerima sanksi.

Ini terkait masih adanya sejumlah Kader Golkar yang tetap maju di Pilkada Riau menggunakan partai lain, padahal DPP sudah menetapkan calon yang diusung.

"Saya rasa semuanya kader memahami Juklak dan Peraturan Organisasi, jadi sanksi semuanya ada disana, "ujar Hakim Komarudin.

Untuk sanksinya sendiri lanjut Komarudin bisa saja diberhentikan dari partai, karena yang namanya Keputusan DPP harus dipatuhi.

"Sudah jelas ada Sanksinya bisa saja sanksi terberat (pemecatan) ," jelas Hakim Komarudin.

Sementara ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan sistem di Partai Golkar jika sudah ada keputusan dari DPP maka semuanya harus ikut dan patuh.

"Kalau di Golkar seperti itu, ikut dan patuh pada keputusan DPP, jika sudah diputuskan maka sudah satu suara, " tegas Andi.

Memang dalam Rakerda Golkar Sabtu (23/9/17), seluruh perwakilan DPD II Golkar se Riau hadir dalam Rakerda tersebut, bahkan pengurus DPD II dari Pelalawan yang juga anak dari Bupati Haris juga ikut hadir. (ma/re)


sumber: tribunnews.com