PEKANBARU (riaueksis.com) - Tujuh bakal calon Gubernur Riau yang mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Pelaksanaan fit and proper test dilakukan setelah Tim Penjaringan DPD PDI-P Riau melakukan tahapan wawancara dan verifikasi berkas balon Gubri. Untuk jadwalnya sendiri diagendakan pada pekan depan.

"Kita masih merampungkan proses wawancara dan verifikasi. Tanggal 14 (Agustus 2017) mereka diundang ke DPP (DPP PDI-P) untuk fit and proper. Tujuh orang. Eksternal semua," ungkap Bendahara DPD PDI-P Riau, Makmun Solihin, Selasa (8/8).

Ketujuh balon Gubri tersebut, kata Makmun Solihin, yakni Gubernur Riau saat ini Arsyadjuliandi Rachman, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau HM Lukman Edy, Bupati Pelalawan HM Harris, mantan Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan, anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto, dan mantan anggota DPR RI Ian Siagian yang saat ini menjabat Penasihat Kehormatan Menteri Hukum dan HAM RI.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Riau itu mengatakan, di internal sendiri, PDI-P juga telah mempersiapkan sejumlah kader untuk bertarung dalam Pilgubri tahun 2018 mendatang. Jika memenuhi syarat, kader tersebut akan mendapat penugasan dari partai.

"Dari internal (sifatnya) hanya penugasan saja. Kalau memenuhi syarat (akan didukung untuk maju dalam Pilgubri). Yang kita siapkan itu Ketua DPD sendiri (Ketua DPD PDI-P Riau, Kordias Pasaribu,red), Suyatno (Bupati Rokan Hilir,red), dan Zukri (Zukri Misran, mantan anggota DPRD Riau,red)," lanjut Makmun Solihin.

Dalam kesempatan itu, Makmun Solihin mengatakan, pihaknya juga akan melakukan survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan keterpilihan balon Gubri yang akan direkomendasikan ke DPP. Jika hasilnya telah didapat, Makmun Solihin berkeyakinan kandidat yang akan diusung akan diketahui.

"Kita menyelesaikan survei internal partai akhir bulan ini (Agustus 2017,red). Kita yang melaksanakan (survei), tapi lembaga surveinya ditentukan DPP. Biasanya tidak lama dari hasil survei keluar, sudah bisa disimpulkan," pungkas Makmun Solihin. (len)