Pekanbaru (RiauEksis.Com) - Dinilai tidak sesuai dengan budaya Melayu di Riau, pembangunan gapura yang terletak di Jalan Karet, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan yang sebelumnya diprotes Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan seluruh ormas Melayu di Kota Bertuah, akan segera dibongkar.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan, pembongkaran gapura Kampung Tionghoa Melayu Ini, diperkuat dengan dicabutnya izin pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.


"Memang benar pembongkaran gapura tersebut akan segera kami lakukan, bukan karena desakan ormas saja, tapi kami memahami dan menaati keputusan dari Pemerintah Kota Pekanbaru," ungkap Toni, salah satu perwakilan panitia pembangunan gapura, Minggu (25/10/2015).

Menurut Toni, dengan dikeluarkannya surat pencabutan izin pelaksanaan tersebut, pihaknya sudah menerima kepastian hukum. "Sebelumnya kan belum ada surat resminya, makanya kami terus menunggu kepastian hukumnya, saat ini kami sudah menerima dan sangat menghormati keputusan tersebut," tambahnya.

Instruksi pembongkaran gapura tersebut tertuang dalam surat pencabutan izin pelaksaan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2015. Salah satu bunyi surat tersebut menyatakan bahwa bangunan gapura telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adanya surat resmi pencabutan izin tersebut pihak panitia berharap, dengan dibongkarnya gapura itu hendaknya semua elemen masyarakat bisa memahami dan bisa menerimanya, sehingga tidak ada lagi timbul perselisihan.

Sebelum dikeluarkanya surat pencabutan izin pembangunan, keberadaan gapura ini sempat diprotes oleh sejumlah ormas. Bahkan dengan keras Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengancam, jika dalam tempo waktu dua pekan etnis Tionghoa tidak membongkar gapura tersebut, maka pihak pihaknya beserta ormas melayu yang lain akan melakukan pembongkaran paksa.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh pengurus LAM Riau, Tengku Amin saat mendatangi langsung lokasi gapura. Menurutnya sebelum gapura itu dibangun, LAM Riau beserta perwakilan etnis Tionghoa Pekanbaru sudah sama-sama sepakat agar gapura tersebut didirikan dengan tetap memunculkan ornamen melayu.

Tidak hanya LAM Riau, tapi ada juga ormas seperti FPI Pekanbaru, Laskar Melayu Riau, Askar Melayu Riau, yang memprotes keberadaan gapura tersebut. Bahkan LAM Riau mengaku sudah mengajukan desain bangunan gapura tersebut yang sudah diketahui oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.

Saat dikonfirmasi terkait adanya surat pencabutan, selaku ketua LAM Riau, Al Azhar memberikan apresiasi atas terbitnya surat keputusan pencabutan izin oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

"LAM Riau menghargai atas keluarnya surat pencabutan izin pembangunan gapura tersebut. Kita sangat apresiasi, karena memang keberadaannya sudah melanggar peraturan Kami juga berharap agar semua pihak dapat menaati keputusan itu dan panitia segera melaksankan pembongkaran," ungkapnya kepada wartawan , Minggu (25/10/15).

Al Azhar juga berharap, agar semua masyarakat baik ormas dan warga keturunan tionghoa, dapat menjaga kerukunan yang selama ini sudah dibina dengan baik.

"Dengan keputusan dan pembongkaran oleh Pemko Pekanbaru, semoga kontroversi mengenai pembangunan gapura tersebut segera dapat diakhiri. Kita berharap agar di masa-masa mendatang pihak berwenang bersungguh-sungguh dalam mengawal keinginan bersama rakyat Riau untuk menjadikan provinsi ini sebagai pusat kebudayaan Melayu," pungkasnya. (rec/grc)