PEKANBARU, RiauEksis.com - Dalam hearing  antara komisi E DPRD Riau dengan mitra kerjanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, yang berlangsung Rabu 19/05 di ruangan Komisi E DPRD Riau. Seluruh anggota Komisi E DPRD Riau sesalkan sikap sejumlah mitra kerjanya  karena aspirasi masyarakat yang dijemput anggota dewan saat reses beberapa waktu lalu tidak satu pun masuk dalam nomenklatur APBD 2017.

Anggota Komisi E DPRD Riau, dapil Meranti H.Muhammad Adil sampai-sampai menggebrak meja yang ada dihadapannya, saat pertemuan antara Komisi E DPRD Riau dengan sejumlah Satker mitrakerja Komisi E dan juga pihak Bappeda, yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Riau, Ahmad Hijazi.

"Saat kita mau memasukkan aspirasi, lalu dibilang, Pak sudah dikunci Pak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yafiz (Kepala Bappeda Provinsi Riau) itu mau pensiun, jangan takut, lawan saja. Tidak usah takut," ujar Adil, yang disambut tawa anggota dewan dan juga sejumlah Satker yang hadir ketika itu, termasuk Sekretaris Bappeda.

Adil juga sempat marah kepada Sekretaris Bappeda Riau, karena ikut tertawa pada saat itu. Menurut Adil, tidak seharusnya pihak Bappeda tertawa saat Riau dalam kondisi seperti sekarang ini M Adil juga sempat bertanya.

"Berapa serapan APBD Bappeda? Seharusnya sudah 50 persen, bapak sebagai tauladan, ketawa pula lagi. Sudah salah, nggak malu lagi. Kalau nggak mampu, mundur. Bikin malu rakyat Riau, masih bisa senyum, ketawa-ketawa pula Bapak lagi. APBD Riau ini terlambat seperti ini karena ulah bapak," tegas Adil.

Adil dan juga anggota Komisi E DPRD Riau lainnya juga sangat menyayangkan atas ketidakhadiran Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz, yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Riau, dalam pertemuan tersebut.

"Saya minta, Yafiz yang hebat itu kesini. Supaya persoalan ini clear sebelum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jadi, Yafiz harus hadir di sini, kalau perlu, Plt Gubri yang didatangkan ke sini. Kita panggil KPK suruh dengarkan, Komisi E yang ngundang," tegas Adil lagi.

Kemarahan juga terbersit dari wajah  anggota Komisi E DPRD Riau lainnya, Adriyan mengatakan, dirinya cukup serius mengikuti proses masuknya program APBD, tapi tetap saja tidak satu pun aspirasi masyarakat yang dijemput dewan saat reses, masuk dalam program APBD, terutama untuk bantuan pendidikan.

"Kita sudah memasukkan, dengan pola yang betul. Proposal dari sekolah, proposal dari masyarakat, berdasarkan Renja yang disampaikan Dinas Pendidikan. Tau-tau nanti dibilang waktu sudah tidak ada lagi. Saya bisa buka semua, sudah saya kumpulkan datanya. Proposalnya, Renjanya, Rakornisnya, berdasarkan pemilihan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Tapi kenyataannya miris, sampai detik ini satu pun tidak ada masuk. Jadi kami bertanya, apakah kami yang terlalu bodoh, atau Bappeda terlalu pintar. Atau kami mau dikebiri terus. Makanya sering saya bertanya pada Pak Yafiz, bagaimana cara kami memasukkannya," ujarn Adriyan kesal.

Setelah dikordinasikan dengan pihak Sekwan soal aspirasi yang masuk, menurut Adriyan hanya 1 persen saja yang masuk aspirasi dari dewan, padahal semua proses sudah dilalui. Ia juga mengancam akan publikasikan hal tersebut melalui media sosal, sehingga pihak penegak hukum bisa melihat, siapa yang salah dalam hal itu.

"Boleh panggil staf Sekwan, saya sudah tanya, hanya satu persen yang masuk. Kalau saya lihat kawan-kawan sudah melaksanakan polanya seperti diterangkan oleh Bappeda melalui Renja, melalui Rakornis, melalui pemilihan kewenangan undang-udang, tapi kenyataannya, pada hari ini, kalau boleh ini kita rekam akan kita upload ke youtube, biar melek mata KPK, bahwa yang salah sebenarnya siapa," imbuhnya.

Bahkan dikatakan Adriyan, berdasarkan pemantauan pihaknya dilapangan, SKPD mitra kerjanya tidak mampu melaksanakan program kegiatan, terutama dari dinas pendidikan. Ia juga mengancam akan membeberkan di media massa tentang detail kegiatan yang tidak dijalankan oleh dinas yang bersangkutan tersebut.

"Yang lebih miris lagi, semua pokok pikiran kawan-kawan yang sudah dilakukan 2016, semua SKPD tidak ada yang berani menjalankan, berdasarkan pemantauan kami di lapangan, khususnya pendidikan. Ini untuk apa maksudnya. Silahkan survey ke lapangan, mana yang layak dan tidak layak dikerjakan, silahkan, itu kewenangan kalian, bukan kami. Kami tidak ngasih proyek. Tapi alangkah sedihnya ketika kami berjanji pada konstituen, tapi hari ini barang ini sampai hari ini tidak dijalankan oleh dinas pendidikan. Saya akan ekspos ini di media melalui konfrensi pers. Tahun 2017, sudah kita jalankan mekanisme, tidak juga masuk kedalam. Jadi mau apa kita, mau jadi kambing congek?," tuturnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Riau, H.Masnur SH. mengatakan, pihaknya juga menyesalkan pihak Bappeda dan SKPD mitra kerjanya, karena setiap kali ditanya ke SKPD malah melempar bola ke Bappeda, dan ditanya ke Bappeda, juga lempar bola ke SKPD.

Dia juga menjelaskan, dalam aturannya, untuk memasukkan program tersebut sudah harus final pada bulan Mei 2016 ini, pada minggu ketiga. Artinya, tinggal 3 hari lagi waktu untuk proses tersebut.

"Sebenarnya sudah ada jadwal sebelumnya, hari ini jadwalnya dinas kesehatan. Tapi setelah kami baca aturan kementerian dalam negeri, ternyata waktu tinggal tiga hari lagi. Kami kemaren rapat mendadak ke Jakarta, karena persoalannya sekarang, ini ibaratnya anak sudah mau lahir, sudah sembilan bulan hamilnya. Makanya kami ribut sekarang, dari pada kami ribut nanti, menjelang KUA PPAS," tutur Masnur

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, sebenarnya masih ada proses dan waktu untuk memasukkan program tersebut. Namun ada proses yang harus dilalui untuk memasukkan pokok-pokok pikiran tersebut.

"Terkait proses ini, setidaknya pokok pikiran ini kan di awal. Seandainya ada terjadi interaksi di awal, mungkin sudah ada komunikasi antara Komisi dengan mitra kerjanya, dan itu kami kira sudah menjelma dalam renjanya SKPD. Tapi masih ada ruang juga, terkait reses, mekanisme paripurna dan secara hardcopy diinput oleh Bappeda, dan karena kita punya system diinputlah oleh Sekwan, dan itu proses," tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya di Kepulauan Riau saat bertugas di sana, menurut Hijazi biasanya pokok pikiran itu sudah disampaikan pihak Komisi dengan mitra kerjanya pada bulan Januari-Februari. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Komisi E, tapi tetap tidak ada yang masuk. Karena itu, pihaknya meminta nantinya pihak Komisi E untuk menyampaikan pokok pikiran mana yang tercoret dan tidak masuk dalam program APBD 2017.

"Saya hanya ingin mencoba membandingkan, karena saya punya pengalaman di kepulauan Riau, di sana, antara Komisi dengan mitra kerja, itu sudah bertemu di awal tahun, Januari atau Februari, di sana sudah dibahas soal pokok-pokok pikiran. Nanti kami  minta, tolong disampaikan kepada Kepala Bappeda, mana yang tercoret, atau dicoret oleh Bappeda. Tapi kalau itu tersaring akibat pembahasan dengan pisau-pisau analisa tadi, tolong juga itu diakui. Ini akan lebih baik untuk kita membuat suatu kontruksi yang bagus dalam tatanan ini. Kita sekarang terbuka saja, karena kita ada mekanisme," paparnya lagi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Riau, mulai dari dinas kesehatan bersama jajarannya, dinas pendidikan bersama jajaran, dan banyak lagi kepala-kepala dinas lainnya. (Adv)