Provinsi Riau saat ini terus berupaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat
dan kelembagaan desa yang baik dan berkualitas. Untuk mencapai itu,
partisipatif dan berdaya sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat yang
diselenggarakan dengan strategi partisipatif dalam koridor good village
governance atau kepemerintahan desa yang baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berkomitmen serius untuk membangun desa dengan paradigma positif tersebut. Salah satunya, berupaya meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se Provinsi Riau.

langkah tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan pembangunan desa mandiri beberapa waktu lalu. Acara itu dilaksnaakan di Pekanbaru dengan dihadiri 1.850 peserta.

Rakor ketika itu mengambil tema  "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Andal Terpercaya Menuju Desa Mandiri"

Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman mengatakan, rakor tersebut sangat penting dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Riau.Terlebih, saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar untuk program-program pedesaan, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai.

Bantuan APBN untuk desa dan kelurahan kata dia saat ini ada lebih dari Rp425 milar, sementara APBD Provinsi Riau yang dialokasi untuk kepentingan desa itu mencapai Rp500 juta per desa dan juga ada alokasi untuk kabupaten/kota dengan nilai bervariasi.

"Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Andi Rachman.

Bangun Kemandirian

Plt Gubernur Riau Andi Rachman juga mengajak semua pihak untuk membangun kemandirian desa lewat berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan segala sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Menurut dia, dengan alokasi dana yang begitu besar, harus ada dukungan penuh masyarakat di tiap desa tersebut, sehingga penggunaan dana dapat tepat sasaran dan mampu untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan dan lainnya.



Saat ini, demikian Andi Rachman, memang telah ada beberapa daerah yang memiliki program baik dan potensial untuk membuat desa mandiri dan berkualitas. Salah satunya menurut dia adalah Kabupaten Kampar dengan program unggulannya.

Untuk diketahui, saat ini Pemda Kampar telah melaksanakan program unggulan yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE) yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh di daerah itu.

RTMPE merupakan program yang dijalankan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mengelolah lahan sempit yang hanya seluas 1.000 meter persegi namun hasilnya melebihi hasil dari 3 hektare kebun sawit.

Bupati Kampar Jefry Noer menargetkan, tahun depan (2016) setiap desa di daerah itu sudah menjalankan RTMPE hingga kemudian membuat wilayah itu menjadi mandiri, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi listrik dan gas.

Hal itu karena menurut dia, dalam Program RTMPE yang dikelola dalam lahan seluas 1.000 meter persegi, masyarakat dapat memelihara enam ekor sapi yang akan menghasilkan biogas untuk dijadikan energi listrik dan untuk gas pengganti elpiji. Kemudian juga menghasilkan biourine yang dapat dijual.

Kemudian juga dapat memelihara ikan dalam kolam terpal, memelihara ayam alpu dengan hasil telur yang bisa ditetaskan, serta menanam berbagai sayuran yang menjadi kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah.

Yang menggiurkan, tiap rumah tangga yang menjalankan program tersebut akan mendapatkan hasil yang begitu besar, yakni mencapai Rp15 juta hingga Rp25 juta setiap bulannya. "Uang sebanyak itu lebih besar dibandingkan dengan gaji bupati," kata Jefry Noer.

Program Percontohan

RTMPE saat ini juga telah menjadi program percontohan bagi banyak daerah lainnya di Riau bahkan di luar provinsi. Kabupaten Meranti misalnya, telah mengirim sejumlah kelompok masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan menjalankannya di daerah pesisir.

Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan siap untuk mencuri ilmu dari Kampar untuk kemudian mengembangkannya di daerah itu. Sementara Pemko Dumai juga telah mengunjungi lahan percontohan RTMPE untuk dijalankan ke kalangan petani.

Lebih hebat lagi, program ini juga menjadi daya tarik bagi banyak elit politik dan pejabat di Pemerintah Pusat. Terakhir adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman yang memboyong dua senator asal Riau yakni Maimanah Umar dan Gafar Usman untuk melihat program kebanggaan Jefry Noer itu.

Karena RTMPE, bahkan dikabarkan akan ada alokasi dana tambahan yang bersumber dari APBN untuk pengembangan desa-desa di Provinsi Riau. "Saya berjanji," kata Irman Gusman saat mengunjungi Kampar beberapa waktu lalu.

Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kekaguman atas berbagai program pertanian yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau sebagai upaya swasembada yang sejalan dengan Program Kedaulatan Pangan gagasan Presiden Joko Widodo.

'Seluruh daerah harus memiliki program pertanian yang tentunya akan mendukung pemerintah untuk swasembada pangan,' kata Mentan Amran Sulaiman.

RTMPE di Kabupaten Kampar adalah satu program terbaik di Riau, selain juga ada sejumlah program lainnya di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. (Adv)