PEKANBARU,Riaueksis.com - Perlukah harga BBM disesuaikan (dinaikkan)? Jika hal itu ditanyakan pada masyarakat, jawabnya pasti tidak perlu. Mengapa? Karena setelah harga BBM naik, biasanya akan diikuti oleh kenaikan berbagai jenis barang. Sudah pasti, masyarakat yang akan terbebani.

Tetapi dua nara sumber dalam diskusi publik yang digelar Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan itu berpendapat lain. Dalam diskusi yang mengangkat tema penyesuaian harga BBM di Aula Perpustakaan Soeman HS, Senin (26/9) itu,  nara sumber yang juga akademisi UIR, Prof Dr Sufian Hamim mengatakan, tingkat kemiskinan Riau sekitar 7 persen berdasarkan data dan indikator BPS.

Seharusnya subsidi BBM kepada masyarakat kelas bawah. Namun dalam praktiknya dinikmati orang kaya.

"Jika subsidi diberikan tepat sasaran, tepat tujuan dapat membantu masyarakat kurang mampu. Ini yang mesti dikawal dan dipastikan sesuai peruntukannya," ujar Sufian.

Melalui pengalihan subsidi dapat membantu peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga hal ini juga mampu menumbuhkan perekonomian.

Ia menilai mahasiswa juga layak mendapatkan subsidi dari program ini. Melalui bantuan beasiswa.

"Sudah dianggarkan pemerintah melalui kementerian terkait, tinggal diurus oleh pihak perguruan tinggi," bebernya.

Solusi lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan memberdayakan lahan tidur. Riau memiliki lahan tidak produktif cukup luas. Jika ini dimanfaatkan akan membantu masyarakat bawah.

"Di sini diperlukan bantuan modal dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengolah lahan," bebernya.

Ia melanjutkan, sumber modal ini tidak hanya mengandalkan APBD namun melalui CSR perusahaan, dana zakat Baznas dan lain-lain.

Kabid Energi ESDM Riau Baharu Fahmi mengatakan, penyesuaian harga biosolar dan pertalite dilatarbelakangi kenaikan harga minyak mentah dunia. Penyesuaian perlu dilakukan untuk menjaga postur APBN. Karena subsidi BBM terus meningkat.

Subsidi dialihkan kepada masyarakat kurang mampu, buruh, nelayan dan sebagainya.

"Mari kita awasi dan kawal bersama agar pengalihan subsidi BBM tepat sasaran. Begitu juga penjualan BBM di SPBU jika terjadi kecurangan silakan lapor kepada kami," ujar Fahmi.

Diskusi publik ini diikuti  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Riau. Di antaranya BEM Universitas Riau (UNRI), Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Islam Riau (UIR), Univeristas Lancang Kuning (UNILAK), Stikes Maharatu.**