PEKANBARU, Riau eksis.com- Diketahui disaat ini berdasarkan kerjasama Badan Pengelo Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unri ini digelar diskusi pembahasan hasil riset. Kegiatan bertempat Novotel Pekanbaru,  sejak 17-19 November, 2021. 

Kegiatan dengan thema Kajian Dampak Penerapan Tarif Layanan BPDPK Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani. Ini dihadiri tiga organisasi sawit petani, antara lain SAMADE, SAPEK PIR, serta  APKASINDO, dan juga GAPKI Riau. Hal ini tampak juga pihak Dinas Perkebunan Riau diwakili Kabid Pengolahan dan Pemasaran, Defris Hatmaja, SP.,M.Si.

Serta tampak Forum Mahasiwa Sawit (Formasi) Indonesia. Dan perwakilan DPW APKASINDO Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Acara ini, bertujuan mengetahui sampai dimana hal manfaat Pungutan Eksport (PE) terhadap kesejahteraan petani sawit.

Ketua Tim Peneliti Prof Dr Almasdi Syahza, MP (LPPM-UNRI), mengatakan bahwa kerjsama riset ini adalah tujuan penghormatan kepada Riau, sekaligus kepercayaan kepada Perguruan Tinggi di daerah dan sebagai provinsi terluas sawit di Indoensia dalam melakukan riset bersifat internasional ini. 

Cakupan penelitian ini mencakup enam provinsi sebagai perwakilan dari sekitar 22 provinsi lahan sawit. Ke 6 Provinsi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Riau, dan Sumut. Perwakilan ke enam provinsi tersebut langsung hadir di Riau dan langsung dihadiri oleh Ketua-Ketua Provinsi APKASINDO, SAMADE, dan ASPEK PIR.

Sementara itu Ketua DPW APKASINDO Sulawesi Selatan, Dr Badaruddin Puang, MM, yang langsung hadir dari Makassar, mengatakan bahwasa penelitian sangat penting mengungkapkan sejauhmana manfaat PE terhadap petani, terkhusus petani sawit di Provinsi Bagian Timur.

Hal yang sama disampaikan Dorteus Paiki dari Perwakialan APKASINDO Papua Barat. Katanya, selama ini sudah merasakan manfaat berdirinya BPDPKS yang mengelola dana PE tersebut. Tapi

indicator keberhasilannya yang harus dilakukan penelitian itu dengan secara menyeluruh.

"Harapan kami setelah ketahuan mana manfaat masih rendah kepada Petani, segera dipacu itu tahun 2022, seperti misalnya SARPRAS yang masih belum 'pecah telur' sampai saat ini," katanya.

Senada itu Indra Rustandi mengatakan intinya tetap mengawal akan tujuanya dari berdiri BPDPKS harus berimbang satu-persatu dari ke 6 tujuan tersebut.  Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Barat ini, mengajak doa dari seluruh masyarakat Indonesia supaya badai banjir di Kalimantan Barat cepat berlalu.

Perwakilan ASPEK PIR, Sutoyo ungkap  bahwa persolan Petani Mandiri dengan Petani Plasma ini hampir sama saja, terkhusus pasca terbitnya Pergub Riau TATANIA TBS, semakin menjelaskan kesetaraan petani sawit. "Namun kami sangat prihatian lambatnya PSR di Riau karena banyaknya lahan transmigrasi dan plasma," katanya.

Program Strategis Presiden Jokowi, malah diklaim masuk dalam Kawasan hutan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi ? tegas Sutoyo juga merupakan Ketua ASPEK PIR Riau. Tentu kendala serius untuk capaian Program PSR di Riau dan kendala ini terjadi di hampir 22 provinsi penghasil sawit. Sehingga tidak mengherankan jika capaian nasional PSR di tahun 2021 (15,2% dari 185 rb Ha Nasioanal) ini adalah capaian terburuk pada 5 tahun berjalannya program PSR.

"Ini sangat serius dan memprihatinkan kita semua, disaat pemerintah sudah menyiapkan dana PSR kok malah dihambat oleh Kawasan hutan yang notabene juga pemerintah, ujar Sutoyo saat diskusi pembahasan hasil riset di Novotel Pekanbaru. (Nisa)