PEKANBARU,Riaueksis.com-Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra baru saja terlibat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Hal ini mendapat tanggapan serta perhatian Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) DR Aidil Haris.

Menurutnya hal ini menjadi pukulan keras bagi masyarakat Riau dan masyarakat Kuantan Singingi khususnya.

"Ini menjadi tamparan buruk bagi kita, masyarakat Riau, karena bukannya semakin berkurang jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, tapi malah semakin bertambah," ujar Aidil yang juga calon rektor Umri ini, Kamis (21/10/).

Kepala daerah dipilih dengan sistem demokrasi oleh masyarakat, dan menjadi harapan bagi mereka.

Namun, ketika sang pemimpin daerah tertangkap karena suatu kasus pidana korupsi, maka kepercayaan dan harapan itupun pupus.

"Baru beberapa bulan sudah berkasus, hal-hal seperti ini sebenarnya yang tidak diinginkan oleh masyarakat," jelasnya melanjutkan.

Dengan kasus Andi Putra ini, Aidil khawatir, masyarakat akan tidak percaya kepada pemimpin yang telah dipilihnya secara langsung melalui sistem demokrasi.

"Kalau dari awal sudah begini, kan bisa berdampak terhadap pembangunan yang tidak maksimal," katanya.

Kasus OTT Bupati Kuantan Singingi Yang sedang bergulir ini, mengingatkan masyarakat tentang fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala daerah saat terpilih dan pelantikan yang hanya sekadar di atas kertas saja.

Sementara fakta dilapangan bertolak belakang dengan janji yang sudah disampaikan.

"Fakta integritas itu tidak dijaga, hanya sebatas di atas kertas saja, berarti tidak ada komitmen itu," lanjutnya menjelaskan.

Laki-laki berpostur besar ini mengingatkan kepada kepala daerah yang masih menjabat dipemerintahan agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Harus bisa amanah dan
tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan.

"Apalagi yang berkaitan dengan urusan publik dan uang rakyat, semua harus digunakan dengan benar untuk kepentingan rakyat," ujarnya mengakhiri pembicaraan. ( Len)