"Data dengan riil. Jangan ada unsur KKN di dalamnya,  dan jangan sampai ada yang menyunat," ingatnya. Hal ini menurut Hardianto harus ditekankan betul pada aparat yang mendata warga.

Hardianto meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melibatkan RT/RW dalam mendata warga. Jika tenaga medis garda terdepan dalam penanganan corona, maka RT/RW adalah garda terdepan dalam mendata warga yang pantas dan tidak pantas menerima bantuan pemerintah.

Legislator Gerindra ini juga mengingatkan Pemko Pekanbaru tidak lupa mendata ustadz/ustadzah dan mubaligh. Sejak anjuran pembatasan sosial, ustadz dan mubaligh salah satu pihak yang terkena dampak corona.

 "Mereka tak bisa lagi menjalankan syiar agama secara langsung, sementara ada ustadz yang hidupnya bergantung dari hasil ceramah," ujar Hardianto.

Khusus  Pekanbaru yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), politisi Gerindra ini mengingatkan pemerintah kota berbagai konsekwensi yang harus dihadapi. Selain skenario yang matang dalam penerapan PSBB, juga menyangkut nasib warga terdampak corona. Banyak warga yang tak bisa bekerja lagi saat ini, pengangguran  meningkat, angka kemiskinan bertambah. Mereka yang bekerja di sektor informal tak bisa lagi jualan, taksi dan ojol sepi. Ini semua harus dipikirkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.  Ia mengingatkan jangan sampai ada warga yang tidak makan karena luput dari bantuan pemerintah dan pihak-pihak lain

"Maka dari itu datalah warga terdampak corona dengan benar. Ini akan menjadi kunci keberhasilan Riau juga dalam penanganan corona beserta dampaknya," tutup politikus dapil bengkalis- dumai, Meranti ini.**