Pekanbaru, Riaueksis.com - Guna mendukung anggaran penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Riau, sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting di Sekretariat Dewan DPRD Riau, dilakukan 'pergesaran' untuk mendukung ketersediaan anggaran pemerintah provinsi, dalam penanganan wabah virus corona di Riau.

"Ya benar, untuk tahun ini kami harus menggeser kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting dalam mendukung ketersediaan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Riau," kata Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Muflihun, S.STP, M.AP, kepada wartawan pada Kamis 23 Maret 2020 di Kantor DPRD Riau.

Menurutv Muflihun, adapun kegiatan yang dilakukan pergesaran tersebut diantaranya, untuk kegiatan pengadaan kendaraan pimpinan DPRD Riau senilai kurang lebih Rp10 miliar dan anggaran kegiatan kunjungan kerja anggota dewan serta anggaran studi banding anggota dewan ke luar negeri maupaun dalam negeri dan lainnya.

"Kalau dikumpulkan diperkirakan ada sekitar 28 hingga 30 miliar kegiatan dewan harus dilakukan pergeseran. Sebab kegiatan tersebut dianggap tidak terlalu penting, dibanding dengan ketersediaan anggaran untuk penangaan covid-19 di provinsi Riau," ungkapnya.

Ditanya soal adanya rencana anggaran untuk pembangunan tangga eskalator di gedung DPRD Riau yang sempat akan dianggarkan pada tahun 2020 ini, Muflihun mengaku belum mengetahui soal ketersediaan dana tersebut hingga kini.

Pasalnya lanjut Muflihun, ketersedian anggaran yang ada saja saat ini, sudah dilakukan 'pergeseran' dan menyebutkan bahwa peruntukan dana pengadaan tangga eskalator tersebut dipastikan tahun ini tidak akan ada.

"Kalau tahun ini tidak mungkin ada dialokasikan, sebab anggaran yang sudah ada saja saat ini dilakukan pergeseran. Saya rasa mungkin tahun ini tidak jadi dilakukan rencana pembangunan eskalator itu," tukas Muflihun.

Dijelaskannya pihaknya saat ini tidak bisa melakukan kegiatan yang dianggap tidak penting, karena pemerintah saat ini sedang fokus anggarannya dilakukan pergeseran untuk penanganan covid-19 hingga menunggu arahan pemerintah dalam waktu yang belum bisa ditentukan.

"Kami hanya tinggal menunggu arahan pemerintah saja, jika pemerintah menginginkan anggaran digeser, ya kami geser. Namun jika tidak, ya kami laksanakan saja sesuai prosedur," tutup Muflihun.***