Selasa, 02 Juni 2020
 
NATALIUS PIGAI
Kematian Pelaut WNI di RRT, Tanggungjawab Menko Maritim

Martalena | Internasional
Kamis, 07/05/2020 - 15:50:36 WIB
Riaueksis.com--Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai menyatakan kematian WNI Pelaut di Kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah merupakan tanggungjawab Menko Maritim. Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) bukan tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggungjawab Menko Maritim.

"Berbagai landasan hukum international juga nasional telah memberi otoritas tetapi saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan. 
Secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya," kata Natalius Pigai Kamis (7/5/2020) di Jakarta.

1. Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO) 
2. International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS)
3. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)
4. Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 

Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU Nomor 15 tahun 2016. 

Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlindungan pelaut.

Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai Negara Bendera maupun sebagai Negara Pelabuhan. 

Upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri. Apalagi soal Tenaga Kerja Pelaut, Keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub 40 tahun 2019. 

"Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan Pelaut (seafarer). Menko Maritim harus bertanggungjawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan RRT," tutup Natalius Pigai.*/rls




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Segera Usut Dugaan Kebocoran Bansos Pekanbaru, Kajati Riau Sebut Ancamannya Pidana Mati
  • Pengawasan Wilayah Dari Karlahut, Babinsa Koramil 08/Merbau Laksanakan Patroli dan Sosialisasi
  • Tegakan Disiplin Aturan New Normal, Anggota Koramil Laksanakan Sosialisasi di Pasar
  • Babinsa Koramil 09/Minas Lakukan Pengawasan Penyerahan BLT Kampung Olak
  • Patroli Rutin Anggota Koramil Bersama Tim Gabungan Disiplinkan Warga Ikuti Protokol Kesehatan
  • Tegakan Disiplin Protokol New Normal, Anggota Koramil dan Tim Gabungan Lakukan Patroli
  • Bunuh Virus Corona Wilaya Binaannya, Babinsa Koramil 09/Minas Semprot Kampung Rantau Bertuah
  • Persiapan New Normal, Koptu Mayus Laksanakan Pam Posko KETUPAT
  • New Normal Akan ditetapkan, Koramil 09/Minas Bersama Tim Gabungan Tetap Lakukan Patroli Gabungan
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved