Kamis, 28 Mei 2020
 
Petisi Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH dan LPDS, Menolak RKUHP

| Nasional
Rabu, 25/09/2019 - 11:39:45 WIB
RiauEksis.com - DPR periode 2014-2019 berencana mensahkan RKUHP akhir bulan September 2019 ini. Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang-Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers.

Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi. 

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Keberadaan pasal pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang  menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa. 

PASAL-PASAL YANG MENGANCAM KEBEBASAN PERS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1.     PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN

2.     PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH

3.     PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA

4.     PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG

5.     PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI

6.     PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN

7.     PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA

8.     PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA

9.     PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK

10. PASAL 446 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

Situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers!! RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis!!

Tidak ada cara lagi selain kita harus MENOLAK !! Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masyarakat harus bersatu bersama-sama MENOLAK RKUHP !!

Melalui petisi ini, kami DEWAN PERS, IJTI, AJI, PWI, LBH PERS dan LPDS mengajak seluruh elemen pers dan seluruh lapisan masyarakat menolak RKUHP !!. (rls)

Jakarta, 24 September 2019

Narahubung :

Agung Dharmajaya (Dewan Pers) 0818912099
Yadi Hendriana (IJTI) 0817129426
Abdul Manan (AJI) 0818948316
Dar Edi Yoga (PWI) 0811865060
Hendrayana (LPDS) 08788800213
Ade Wahyudin (LBH Pers) 085773238190


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Patroli Malam Koramil 09/Minas Bersama Tim Gabugan Bubarkan Warga Berkumpul Dan Samapaikan Himbauan Pemerintah
  • Koramil 11/Pwk Kandis Turunkan Tiga Anggotanya Pam di Posko C19 Klinik HMC LIBO
  • Koramil 10/Perawang Bersama Tim Gabungan Terus Pantau Warga di Posko PSBB
  • Babinsa Bersama Tim Gugus Kabupaten Siak Monitoring dan Terima Laporan Tentang Perkembangan Posko Covid Kecamatan
  • Cegah Terjadinya Karlahut Di Wilayah Binaannya, Babinsa Rangkul Perusahaan dan Masyarakat Lakukan Patroli dan Sosialisasi
  • Kelilingi Kecamatan Sungai Apit, Anggota Koramil Bersama Tim Gabungan Lakukan Patroli Cegah Covid 19
  • 27 dan 28 Mei, Matahari Melintas di atas Kabah. Saatnya Benahi Arah Kiblat
  • Hari Pertama Kerja, Sekretariat DPRD Riau Lanjutkan Pekerjaan yang Tertunda
  • Anggota Koramil Minas Terus Menerus Pantau Keluar-Masuk Warga di Posko Cek Poin Minas
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved