Sekda Inhil Harap Pembuatan & Pelaksanaan KLHS Dalam RPJMD Sesuai Potensi & Kondisi Daerah

ditma | Inhil Kab
Rabu, 23/05/2018 - 16:45:12 WIB

TERKAIT:

TEMBILAHAN,RiauEksis.Com - Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan, dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil), Said Syarifuddin saat mengikuti diskusi dan tanya jawab usai pembukaan Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018, yang ditaja oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), di Birawa Ball Room Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018) kemarin.

Kehadiran Sekda Inhil dalam acara yang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, dengan mengusung tema "Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD" ini, turut didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, Tengku Juhardi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Inhil, Tantawi Jauhari.

Dikatakan Sekda Inhil saat itu, RPJMD merupakan hal yang penting, karena program jangka menengah kepala daerah terpilih dirumuskan di RPJMD.

"Karena bertemakan KLHS, maka RPJMD kali ini akan lebih memperhatikan faktor lingkungan," ujarnya saat diwawancarai awak media.

Sedangkan untuk tahun 2018 ini, dijelaskan Sekda Inhil, Bappeda telah menganggarkan penyusunan RPJMD.

"Namun pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan serentak pada tahun depan, maka RPJMD tersebut akan dimulai pada tahun 2019-2023," terangnya.

Selanjutnya, Sekda Inhil berharap agar penyusunan RPJMD yang berkaitan KLHS ini disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah.

"Jadi tidak dipukul rata se-Indonesia, tapi menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Inhil juga mengundang narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk berkunjung ke Kabupaten Inhil, agar dapat melihat secara langsung kondisi geografis dan kendala-kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan di Bumi Hamparan Kelapa Dunia tersebut. (adv)