Indikasi ini hasil pemantauan sepanjang Februari - Agustus 2017 dengan metode pemantauan yang dilaksanakan melakukan pendampingan terhadap pasien sekaligus menggali informasi terkait kondisi layanan pasien. Disamping itu wawancara dengan beberapa stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor BPJS, rumah sakit dan dokter.

Menurut Triono Hadi, Peneliti FITRA Riau, beberapa temuan tersebut yang paling dominan dilakukan adalah fasilitas kesehatan (Faskes) I tidak menjalankan fungsi pelayanan kesehatan sebanyak 12 temuan. 

Kemudian tindakan pengenaan biaya retribusi kesehatan sebagai pengganti kartu layanan kesehatan yang tidak dibawa oleh pasien saat berobat. 

Adapun 12 temuan tersebut yakni, pertama pasien diiperintahkan pihak rumah sakit membeli obat di luar RS tanpa mengganti biaya yang dikeluarkan pasien. Kedua, permintaan biaya ambulance oleh Faskes Pertama saat merujuk ke Faskes lanjutan. 

"Sarana kesehatan ambulance seharusnya sudah masuk biaya pelayanan kesehatan, ternyata masih banyak pengelola ambulance baik pada faskes tingkat pertama seperti Puskesmas desa maupun lanjutan, masih memungut biaya pada pasien," ujar Triono Hadi, Peneliti Fitra Riau

Dalam ekspos potret penyelenggaraan jaminan kesehatan di Provinsi Riau 

Bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (8/7/2017).

Ketiga, penelantaran pasien di rumah sakit tanpa tindakan medis lanjutan. Keempat, tidak melakukan tindakan medis lanjutan hingga meninggal dunia. 

Kelima, penyelenggaran menghentikan perawatan sebelum pasien sembuh total. "Tindakan medis terhadap pasien rawat inap yang seharusnya masih dilakukan justru harus dihentikan atas kebijakan dokter dan rumah sakit dengan alasan penyakit yang sudah membaik," ulas Triono Hadi.

Selanjutnya keenam, Puskesmas atau Pustu melayani pasien BPJS secara gratis pada jam layanan tertentu saja dan memungut biaya saat habis jam layanan. 

Juga masih adanya penyediaan obat yang sudah kadaluarsa di Faskes tingkat pertama. Lalu kedelapan, pasien dapat ditanganii langsung di Faskes Lanjutan tanpa rujukan dan bukan dalam kondisi darurat. 

Indikasi berikutnya, masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS BPI tapi tidak mendapatkan karta BPJS dan Data Tidak Valid.  Keluhan lain muncul akibat keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS ke rumah sakit hingga enam bulan. 

Sebelas, ada pula pengenaan biaya bagi pasien yang tidak membawa kartu BPJS pada Faskes Pertama. Serta Faskes Pertama yang tidak menjalankan program preventive dan promotif kesehatan. 

"Indikasi pelanggaran atau fraud ini diidentifikasi berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar pada Permenkes No 26 tahun 2015," ujar Triono Hadi pula.

Pada kesempatan tersebut, juga turut men jadi narasumber, Dasuki dari Ombusdman Provinsi Riau, Egi Yoga dengan materi Korupsi Sektor Kesehatan dari ICW serta dari Naila Failasufa dari Indonesia Business Links (IBL) dengan materi Berbagai permasalahan pengadaan obat dan alat kesehatan dalam era JKN. (wan)