Senin, 31/08/20
 
Berani Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS Bisa Disanksi Tegas

Derry | Ekonomi
Selasa, 26/04/2022 - 11:51:30 WIB
Gubernur riau Syamsuar ( foto: mediacenter)
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU,Riaueisia com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengingatkan para pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk tidak menurunkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak.

Perusahaan/PKS yang menurunkan harga TBS secara sepihak dan melanggar ketentuan Permentan 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, akan diberikan peringatan atau sanksi tegas.

Di Provinsi Riau, Gubri Syamsuar juga telah mengeluarkan Pergubri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun.

Pergubri ini juga menjamin harga TBS agar tidak seenaknya saja diturunkan oleh perusahaan/PKS.

"Banyak laporan kepada pemerintah bahwa perusahaan/PKS menetapkan harga TBS secara sepihak, dimana telah terjadi penurunan harga pada kisaran Rp300 - Rp1.400 per kilogram," ungkap Gubri kepada pers, Senin (25/04/2022) malam.

Karena itu, Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Perkebunan telah melayangkan surat kepada 21 gubernur yang di wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit, termasuk Gubri Syamsuar.

Di dalam surat tertanggal 25 April 2022 itu, Plt Dirjen Perkebunan Ir Ali Jamil M.P, Ph.D secara tegas meminta para gubernur agar memberikan peringatan atau sanksi tegas kepada perusahaan/PKS yang menurunkan harga TBS secara sepihak.

"Kita tak akan segan-segan memberikan peringatan atau sanksi tegas kepada perusahaan atau PKS yang membeli harga TBS di bawah harga yang sudah ditetapkan Tim Penetapan Harga Tingkat Provinsi," ucap Gubri, memperingatkan.

Seperti diketahui, sejak Presiden RI Joko Widodo pada 22 April lalu mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) per 28 April 2022, banyak perusahaan/PKS yang menurunkan harga TBS secara sepihak.

Fenomena ini tentu saja berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya petani sawit.

Padahal, sebagaimana dijelaskan Plt Dirjen Perkebunan, CPO tidak termasuk ke dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

Pelarangan ekspor hanya berlaku kepada RBD Palm Olein. "Sehingga seharusnya tidak merugikan petani sawit," ungkap Gubri lagi.

Melalui surat itu juga, Plt Dirjen Perkebunan meminta para gubernur yang di wilayahnya terdapat perkebunan kelapa sawit agar mengirimkan surat edaran kepada para bupati/walikota yang menjadi sentra sawit.

"Para bupati/walikota diminta pro aktif mengawasi kalau ada perusahaan/PKS yang menurunkan harga TBS secara sepihak," kata Gubri, seraya menyebut bahwa hari ini (Selasa, 26 April 2022) segera menyurati bupati/walikota di Provinsi Riau.**

comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Muflihun: Akan Sanksi Tegas Hollywings, Izin Usaha Akan Dicabut
  • Beli Pertalite dan Solar Subsidi Wajib Daftar di MyPertamina Uji Coba di 5 Provinsi
  • Ada 1.130 Kaum Disabilitas di Pekanbaru Butuh Perhatian Saat Pandemi
  • Perkara Korupsi Bansos Anak Disabilitas & Fakir Miskin, Jaksa Riau Periksa 1 Camat dan 4 Kadus
  • Rendang Babi Bikin Ribut?
  • Dibuka Bupati Kasmarni, 202 Calon Penyuluh Agama Ikuti Tes Kompetensi
  • DPRD Gelar Rapat Paripurna Hari Jadi Pekabaru yang Ke-238
  • Hadiri Wisuda Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Kampar, Bupati Siak Alfedri Sebut Banyak Santri Jadi Tokoh Penting Bangsa.
  • Bangkitkan Ekonomi, Rute Bengkalis - Muar Akan Beroperasi Kembali
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved