Senin, 31/08/20
 
Gugatan Partai Idaman Atas Keputusan KPU Didaftarkan Langsung Rhoma Irama Kepada Bawaslu

M Amin | Politik
Jumat, 29/12/2017 - 19:15:15 WIB
Jakarta (RiauEksis.Com) - Gugatan Partai Idaman atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) didaftarkan langsung oleh Ketua Umumnya, Rhoma Irama, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Jumat (29/12/17).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Idaman, Ramdansyah mengatakan, KPU diduga tidak cermat dalam proses penelitian administrasi terhadap sembilan parpol. Karena itu, Partai Idaman kembali mengajukan gugatan atas keputusan KPU terhadap hasil penelitian administrasi parpol yang diumumkan pada 24 Desember lalu.

"Kami membuat petitum ingin mencabut keputusan KPU pada 24 Desember lalu terkait terhentinya Partai Idaman melaju ke tahapan berikutnya (verifikasi faktual). Secara umum, kami mempersoalkan sipol danketidakcermatan KPU ketika membuat cek list," ujar Ramdan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/17) sore.

Cek list itu, lanjutnya, terkait hasil penelitian perbaikan administrasi Parpol calon peserta Pemilu 2019. Ramdansyah mengatakan partainya penuhi syarat formilnya saja.

"Materiilnya juga kita punya gugatan terkait Sipol. Dimana Sipol itu menyebabkan masalah. Ada data-data yang mungkin tidak cermat dicatat oleh teman-teman KPU, dimana ketika dianggap tidak memenuhi syarat, sementara menurut kami memenuhi syarat," jelas Ramdansyah.

Ramdansyah melanjutkan, ketidakcermatan KPU sudah ditelusuri oleh pihaknya. Ketidakcermatan itu merujuk kepada penelitian administrasi di daerah Indonesia timur. Ia juga mengkritisi hasil pencocokan data penelitian administrasi dengan Sipol KPU.

"Data dinyatakan tidak memenuhi syarat, misalnya Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekjen Ramdansyah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Sipol. Padahal, Bendahara Umum Kami, Maria Farida disebut memenuhi syarat oleh Sipol. Persoalan teknis seperti ini yang menyebabkan kita dinyatakan tidak memenuhi syarat di sejumlah kabupaten/kota," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan keputusan pada 24 Desember lalu, KPU menyebutkan hanya ada dua parpol, yakni PBB dan PKPI Hendriproyono yang lolos penelitian perbaikan administrasi dan berhak menjalani verifikasi faktual bersama 12 Parpol lain.

KPU juga menyatakan ada tujuh Parpol tidak lolos penelitian perbaikan administrasi dan tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual calon peserta Pemilu mendatang. Tujuh Parpol itu adalah Partai Idaman, PBI, PIKA, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat dan Parsindo. (min/rec)



sumber: republika.co.id



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bantu Pelajar Terdampak Covid 19 Kerjakan Tugas, Babinsa Koramil 09/Minas Bagi Internet Gratis
  • Patroli Rutin Koramil 08/Merbau, Jaga Keamanan Wilayah Dalam Masa Pentahapan Pemilukada
  • Babinsa Berkibar Koramil 11/Pwk Kandis Rutin Dilaksanakan Disetiap Wilayah Binaan
  • 30 September 2020 Kasus Positif Covid 19 di Riau bertambah 352 Meninggal 8
  • Komsos Dengan Warga Binaannya, Babinsa Koramil 06/SA Masyaraakat Ikut Pantau Wilayah
  • Babinsa Koramil 12/Pwk Sabak Auh lakukann Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran BLT Desa Buantan Lestari
  • Disiplinkan Protokol Kesehatan, Babinsa Koramil 11/Pwk Kandis Ajak Warga Wilayah Binaan Ikut Mendukung Upaya Pemerintah
  • Sejumlah Pansus Raperda Usulan Pemerintah dan Prakarsa DPRD Riau dibentuk
  • Operasi Penegakkan Protokol Kesehatan Terus Gencar Dilaksanakan Babinsa 11/Pwk Kandis Bersama Tim Gabungan
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved