PEKANBARU, Riaueksis.com - Rapat Paripurna DPRD Riau yang dihadiri oleh 45 dari total 65 anggota dewan berhasil mengesahkan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018, Rabu (30/11/2017) malam.
Dalam laporan Banggar yang dibacakan oleh juru bicara Sugeng Pranoto, disebutkan besar APBD Riau tahun 2018 yaitu Rp 10,091 triliun. Angka ini lebih rendah dari APBD Riau tahun 2017 (setelah perubahan) yaitu Rp 10,397 triliun atau terjadi penurunan sekitar Rp 306,5 miliar (2,95 persen).
Rincian APBD Riau tahun 2018 yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp 5,753 triliun. Rincian belanja langsung yaitu belanja pegawai Rp 2,352 triliun, belanja hibah Rp 1,396 triliun, belanja bantuan sosial Rp 12 miliar, belanja bagi hasil kepada kab/kota/desa Rp 1,499 triliun dan belanja bantuan keuangan kepada kab/kota/desa sebesar Rp 482 miliar.
Kemudian belanja langsung sebesar Rp 4,338 triliun, dengan rincian belanja pegawai Rp 3,6 miliar, belanja barang dan jasa Rp 2,751 triliun serta belanja modal Rp 1,583 triliun.
Lebih lanjut disebutkan oleh Sugeng, untuk pendapatan daerah yaitu sebesar Rp 9,001 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 3, 963 triliun.
Rincian PAD ini yaitu pajak daerah Rp 3,203 triliun, retribusi daerah Rp 15,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 218 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp 526,6 miliar.
Untuk dana perimbangan, lanjut Sugeng, Riau mendapat Rp 5,027 triliun terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 2,099 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,434 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,493 triliun.
Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah Rp 2,9 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 7,5 miliar.
Dalam pengesahan Perda APBD tersebut, beberapa catatan disampaikan oleh Banggar DPRD Riau yaitu mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pertumbuhan ekonomi di Riau dinilai belum cukup menggembirakan yaitu sekitar 2,62 persen pada triwulan II tahun 2017. Padahal Riau merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-5 di Indonesia (terbesar di luar Pulau Jawa) dengan kontribusi sebesar 5,39 terhadap total PDRB seluruh provinsi.
Kemudian Banggar juga menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi di Riau dapat dipengaruhi dari dampak daya serap APBD yang masih rendah sehingga tidak memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sugeng Pranoto dalam kesempatan itu juga membacakan sejumlah rekomendasi dari Banggar untuk Perda APBD Riau tahun 2018 diantaranya meminta kepada Pemprov Riau agar serius dan bersungguh-sungguh menindaklanjuti catatan penting yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi, masukan yang disampaikan komisi-komisi saat hearing.
Kemudian mencermati semua rekomendasi yang disampaikan untuk setiap permasalahan dan melaksanakan tindak lanjutnya sehingga Ranperda (Perda-red) APBD Riau tahun 2018 dapat terlaksana secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Banggar juga merekomendasikan membentuk tim reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan penguatan reformasi manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah yang mencakup aspek organisasi, SDM, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis dan teknologi informasi, kemudian juga melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
Sementara itu, pendapat akhir Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna ini dibacakan oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Wan Thamrin Hasyim yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasamanya untuk sama-sama membahas APBD ini dan pada akhirnya sampai pada pengesahan ini.
Wagubri juga mengharapkan agar Perda APBD yang disahkan ini akan dapat membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, perwakilan Forkopimda Riau, para Asisten dan kepala OPD lingkungan Pemprov Riau. (adv)
