PEKANBARU, Riaueksis.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Riau tadi malam Senin 5/12 mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10,459 triliun. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, senin (5/12) malam.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, dr.H Sunaryo dan Noviwaldi Jusman. Hadir juga dalam rapat itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan jajaran serta unsur Forkopinda Riau, serta 49 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD Riau.
Melalui juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Syamsurizal, dinyatakan bahwa target pendapatan yang disepakati sah sebesar Rp8.310.006.202.250,18. Pendapatan diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
"Setelah pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau, terdapat kenaikan pendapatan daerah dari Rancangan PPAS Provinsi Riau Tahun 2017 sebesar Rp8.190.306.202.250,18 menjadi Rp8.310.006.202.250,18, atau kenaikan tersebut sebesar 1,46 persen," ungkap Syamsurizal.
Sementara itu, terkait Belanja Daerah, sebanyak Rp10.459.138.647.548,20. Angka ini mengalami perubahan dibanding sebelum pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau sebesar Rp9.804.380.794.551,32, atau terjadi kenaikan sebesar Rp6,68 persen.
"Dibandingkan dengan Anggaran Belanja setelah PPAS Provinsi Riau Tahun 2016 sebesar Rp10.365.191.937.744,38, atau kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,90 persen," lanjut Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
"Untuk Belanja Langsung setelah pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Riau sebesar Rp5.117.630.701.673,20. Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.341.507.945.874,58," lanjut Syamsurizal.
Jumlah ini, menurut Banggar, lebih besar dari plafon anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebesar Rp9.829.763.580.000, atau lebih besar Rp629.375.067.548,20.
Dilihat dari Nota Keuangan Ranperda Provinsi Riau tentang APBD Riau tahun 2017, ditetapkan target Pendapatan Daerah TA 2017 sebesar Rp8.310.006.202.250,18, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 menjadi sebesar Rp2.149.132.446.298,00.
"Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rancangan PPAS tahun 2017 adalah defisit sebesar Rp2.149.132.446.298,00," imbuh Syamsurizal.
"Apabila kita belajar dari pengalaman sebelumnya terhadap penyerapan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 dengan SiLPA sebesar Rp3.981.422.303.363,74 atau 48,96 persen, dan tahun 2015 sebesar Rp3.131.883.624.997,25 atau 31,85 persen. Untuk 2016 diperkirakan Rp2.149.132.445.298,00 atau 20,55 persen.
Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan DPRD Riau, yang telah memberikan perhatian besar terhadap Rancangan Perubahan APBD Riau 2017.
"Sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk menetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Riau TA 2016 menjadi Perda tentang APBD TA 2016," ujarnya.
Dengan telah disepakati dan disahkannya APBD Riau TA 2017 ini, sebut Gubri, Pemprov Riau segera menyampaikan dokumen Perubahan APBD Riau ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
"Kita berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai secepatnya. Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Riau TA 2016," pungkasnya. (Adv)
