PEKANBARU, Riau Eksis.com- Setakat ini, Tokoh Alim Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Riau menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Riau. Baik untuk tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyampaian pernyataan sikap yang digelar Jumat (7/1/22) di Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau Jalan Ahmad Dahlan Nomor 98 A, Sukajadi, Pekanbaru ini dipimpin oleh tokoh NU, KH Abdurrahman Qoharuddin.

Dalam penyampaian, KH Abdurrahman Qoharuddin mengatakan ada lima butir pernyataan yang disampaikan. Antara lain yaitu, pertama adalah telah terjadi kekosongan pengurus PWNU Riau sejak berakhirnya SK Karetaker ke-3 pada tanggal 5 Agustus 2021.

"Yang kedua, memohon kepada Pengurus Besar NU (PBNU) untuk segera menunjuk tim karetaker PWNU Riau," ujarnya, Jumat (7/1/22) dilansir cakaplah.

Yang ketiga, seluruh kegiatan PWNU Riau termasuk tim karetaker agar terpusat di Sekretariat PWNU yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan Nomor 98 A, Sukajadi, Pekanbaru.

Keempat, seluruh Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Riau agar berkoordinasi dan melaporkan keadaan PCNU-nya masing-masing ke sekretariat PWNU di Jalan Ahmad Dahlan.

"Dan yang kelima adalah memohon seluruh warga Nahdliyin agar tetap sabar dan tawakkal semoga kepengurusan PWNU dan PCNU se-Riau segera terbentuk," cakapnya.

Kholid Junaidi selaku pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien Kampar, pada kesempatan itu paparkan  pernyataan sikap yang dilakukan hari ini didasari keprihatin mendalam dikarena 2 tahun lebih kepengurusan PWNU Riau dan PCNU Riau ini belum terbentuk dan banyak kekisruhan di PC-PC NU ada di Riau.

"Maka akhirnya kita punya inisiatif untuk mengumpulkan tokoh NU ini, kemudian pengasuh Ponpes se-Riau. Ini dikarena Ketua Umum PBNU yang baru, mudah-mudahan beliau ini mendengar tentang keresahan PWNU yang ada di Riau. Dan mudah-mudahan itu dengan pernyataan sikap didengar dan segera diselesaikan oleh pengurus besar NU ada di Jakarta melalui ketua umum yang baru," ujarnya.

Selama 2 tahun kekosongan jabatan PWNU Riau, dikatakan Kholid, secara kultural untuk kegiatan keorganisasian tetap berjalan, namun secara struktural tidak berjalan. Sehingga menghambat dana-dana dari APBD baik dari provinsi maupun daerah kabupaten/kota ini tak bisa diambil karena tak ada SK selama 2 tahun ini. 

"Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini didengarkan oleh PBNU, karena kita punya ketua umum baru. Insya Allah beliau tahu keinginan kita, mulai dari awal. Insya Allah terselesaikan. Setelah ini, kita akan menyampaikan juga pada Gubernur, Kapolda, Danrem dan setelah itu kita juga menghadap Ketua Umum PBNU yang baru di Jakarta. Agar segera mengambil langkah kepengurusan yang ada di Riau dan juga di PC-PC NU yang ada di kabupaten/kota di Riau," ujarnya. (Der)