PEKANBARU, Riau Eksis.com- Dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka disikapi Pijar Melayu taja Bincang Jujur Anak Kemenakan (BIJAK) Melayu dengan tema strategi pengembangan industri kelapa sawit demi mempertahankan eksistensi CPO di pasar dunia. 

Diskusi bertempat di Hotel Grand Jatra, Selasa(21/12/21).  Hadir dalam diskusi dihadir Dinas Perkebunan (Disbun) Riau diwakilinya oleh Kabid Pengolahan dan Pemasaran Defris Atmaja, Kabid Sarana Prasana Tengku Ridwan, dan Sekretaris Apkasindo Riau Jono A Burhan. Tampak juga itu BRK Alfikri Jamil Pimbag Kredit Program MKM, Akademisi Azaruddin M. Amin, Kadisnakertrans Riau Jonli.

Para peserta dari Ketua Umum FKPMR Dr. Chaidir, BEM UIR, BEM Faperta UIN Susqa, IKKS Pekanbaru, Penggawa Melayu Riau, Karang Taruna Riau, Pemuda Lira Riau, lebih kurang ada sekitar 60 orang peserta. Kegiatan dari awal acara hingga akhir berjalan dengan aman, lancar dan sukses dan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rocky Ramadani selaku Direktur Eksekutif Pijar Melayu dalam sambutannya menyampaikan harapan agar diskusi hari ini mengeluarkan rekomendasi untuk kesejahteraan masyarakat Riau, karena kegiatan yang kita taja ini, merupakan upaya dari Pijar Melayu dalam melawan kampanye hitam tentang sawit.

"Bila CPO tetap eksis di pasar dunia, tentunya akan berdampak pada nilai harga jual sawit. Bila harga jual sawit meningkat tentunya kesejahteraan ekonomi masyakarat akan meningkat pula. Kita tau bahwa hampir 60 % masyarakat kita menggantungkan hidupnya disawit," terang Rocky. 

Sementara itu, dari pihak Disbun Defris Hatmaja menyampaikan bahwa peran pihaknya ini pada supervisi perusahaan perkebunan dan pabrik sawit di provinsi Riau. Hal ini berupa bentuk support dan keseriusan disbun riau dalam mengatur strategi pengembangan industri kelapa sawit. 

Ditempat yang sama Jonli sampaikan, bahwa pengawas menentukan apakah benar pada perusahaan itu ada pekerja dibawah umur karena pengawas punya  wewenang masuk kedalam perusahaan, jika ditemukan adanya pekerja dibawah umur, maka pihaknya perusahaan wajib dilaporkan.

 

"Pekerja wajib memiliki kartu identitas atau KTP. Karena Buruh Harian Lepas (BHL) rentan jadi korban eksploitasi kerja. Oleh karena itu dari kemenaker sendiri berprinsip bahwa Indonesia bebas dari pekerja anak," katanya.

DPW Apkasindo Riau Djono A Burhan sampaikan bahwasa sawit merupakan penyumbang devisa untuk Indonesia dan itu meningkat tiap tahunnya. Hal ini, Apkasindo memaksimal hilirisasi sawit, dan juga memaksimalkan pengelolaan sawit oleh para petani. Peran petani itu bukan hanya tanam, panen dan jual tapi juga bisa memaksimal tanaman sawit itu sendiri, sehingga petani sawit makin terjamin kesejahteraannya.

Akademisi Riau Dr. Azharuddin, SP MSc menyampaikan Peningkatan CPO dari B20 menjadi B30 adalah langkah tepat dalam meningkatkan nilai CPO di pasar dunia. 

Pinbag Kredit Program MKM BRK Al Fikri Jamil, sampaikan adanya bantuan khusus yaitu Kredit Usaha Rakyat yang difokuskan untuk kelapa sawit sebagai wujud nyata BRK didalam membantu pengembangan industri kelapa sawit. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya realisasi program KUR untuk Kredit Replanting Perkebunan Kelapa Sawit. Sebanyak 2.721 nasabah telah mendapat fasilitas kredit replanting bank s/d 30 november 2021 dengan total plafond kredit sebesar Rp 135,095 milyar.

Ketua Umum FKPMR Dr Chaidir menanggapi pemaparan narasumber dengan menyampaikan harapan agar diskusi ini melahirkan solusi. Karena 64% minyak nabati itu dari kelapa sawit dan Indonesia adalah penyumbang terbesar untuk itu. Jadi dengan peningkatan B20 menjadi B30 mampu membentuk hilirisasi pengembangan tanaman sawit menjadi lebih optimal. Akan tetapi perlu juga ditingkatkan industri didalam negeri terlebih dahulu. Seharusnya diskusi ini juga dihadiri oleh dinas penanaman modal dan DPRD Riau karna ini berkaitan langsung dengan tupoksi instansi tersebut. 

Sementara dari Karang Taruna Riau yang disampaikan oleh Fauzul Amri mengatakan harapan  dengan adanya fgd ini benar - benar mampu memberikan solusi nyata untuk masyarakat Riau sehingga tidak ada lagi angka kemiskinan dan masyarakat menjadi sejahtera. (Dai/Nisa)