Hardianto: Masyarakat Terdampak Proyek Ipal Harus Dapat Ganti Rugi.
Derry | Riau
Senin, 20/12/2021 - 20:52:14 WIB
|
Hardianto SE: wakil ketua DPRD Riau ( foto : Riau eksis.com) |
TERKAIT:
PEKANBARU.Riaueksis.com- banyaknya keluhan dari masyarakat yang terdampak dari proyek Instalasi pengolahan Air Limbah ( IPAL) baik mengenai rusaknya jalan- jalan raya atau terdampak secara ekonomi, mendapat respon dari wakil rakyat di DPRD Riau yaitu Wakil ketua DPRD Riau Hardianto SE.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan( Dapil);Bengkalis ini mengatakan masyarakat yang terdampak proyek IPAL harus mendapatkan ganti rugi dan pemerintah daerah harus memperjuangkan hal itu.
" Ipal ini kan proyek pusat dari kementrian PUPR dan waktunya sudah melewati dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu hanya 2 tahun, masyarakat jelas dirugikan dengan rusaknya akses jalan, masyarakat harus mendapatkan ganti rugi dan pemerintah harus memperjuangkan ini. Kata Hardianto di ruangan kerjanya di lantai 2 gedung DPRD Riau kepada Riau eksis.com.
Kerugian masyarakat yang terdampak proyek IPAL ini membuat UMKM di sepanjang jalan yang sedang dikerjakan seperti jalan rajawali dan sekitarnya menjadi sepi bahkan ada yang tutup karena sepi pembeli akibat jalan yang tertutup dan macet.
Sebagai bentuk protes masyarakat disekitar jalan Rajawali menanam pohon pisang di tengah jalan yang becek akibat proyek IPAL yang tak kunjung selesai itu.
" Sebelum ada proyek IPAL ini jalan ini ramai, sekarang pelanggan kami tidak mau datang kesini lagi karena jalan rajawali ini banjir jika hujan dan berdebu
Kalau hari panas, akibatnya usaha kami cafe dan pedagang makanan gerobak banyak yang tutup "keluh Rudi seorang pedagang air kelapa di jalan rajawali kecamatan Sukajadi.
Menurut Hardianto yang politisi dari partai Gerindra ini,pemerintah kota dan provinsi harus memperjuangkan kompensasi ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak proyek IPAL ini.
" Ekonomi masyarakat terdampak akibat proyek Ipal ini, masyarakat kesulitan karena sumber penghasilan mereka untuk menafkahi keluarga harus tutup, pemerintah harus perjuangkan, walau tidak banyak masyarakat yang terdampak ini, tapi mereka kan warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-hak nya " tutup Hardianto,( Nisa)