PEKANBARU, Riau eksis.com- Akhirnya, DPRD Provinsi Riau menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan kerja Banggar dan pengambilan keputusan dan persetujuan perda APBD Provinsi Riau 2022. Agenda ini, digelar Senin (29/11/21).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Yulisman, serta dihadiri Gubernur Riau Syamsuar serta sejumlah pimpinan fraksi dan komisi di DPRD. Sidang paripurna juga diikuti sejumlah anggota DPRD Riau lainnya secara virtual.

Paripurna pengesahan Perda APBD Riau 2022 di awali laporan kerja Banggar DPRD Riau terhadap perda APBD Riau 2022 yang dibacakan oleh juru bicara Banggar, Kelmi Amri.

Kelmi Amri dalam laporan kerja Banggar membacakan sejumlah rekomendasi hasil kerja Banggar DPRD Riau, atas APBD Riau 2022 yang ditujukan kepada gubernur Riau berserta jajarannya.

Diantaranya, adalah untuk pencegahan dan mengatasi dampak wabah Covid-19. Kelmi mengatakan, walaupun kasus sudah melandai Pemprov Riau harus mempercepat vaksinasi di seluruh kabupaten kota dan mengawasi disiplin masyarakat untuk prokes, serta mengamati varian baru yang muncul dan mengawasi kegiatan masyarakat di akhir tahun untuk mencegah lonjakan kasus gelombang ke tiga.

Banggar juga merekomendasikan kepada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, untuk meningkatkan perekonomian daerah dan investasi, dan mengatasi keterbatasan infrastruktur, meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta beberapa rekomendasi penting lainnya yang harus dijalankan pemerintah Provinsi Riau.

Sementara itu Gubernur Riau, Syamsuar dalam pendapat akhir menyebutkan penyusunan Perda APBD Riau 2022 telah mengacu pada PP 12 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 27 tahun 2021tentang pedoman penyusunan APBD Riau 2022.

"Hasil kesepakatan bersama DPRD Riau dan Pemprov Riau tentang perda APBD Riau 2022 dimana pendapatan daerah Rp8,656 triliun, dan belanja daerah Rp8, 650 triliun, serta penerimaan dan pembiayaan masing-masing Rp125 miliar," kata Syamsuar.

Ditegaskan Syamsuar, mekanisme dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan rekomendasi di Kemendagri. Diharapkan hasilnya dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya sehingga proses APBD 2022 dapat berjalan lebih awal.

Selanjutnya, Ketua DPRD Riau Yulisman yang memimpin rapat paripurna mengatakan karena persetujuan dan kesepakatan perda APBD Riau sesuai tatib disetujui dalam rapat paripurna, maka dirinya mempertanyakan kepada anggota dewan yang hadir dan yang  ikuti paripurna secara virtual.

Apakah menerima hasil kerja Banggar dan menyetujui perda APBD Riau 2022, yang dijawab setuju anggota dewan yang hadir dan yang mengikuti virtual. Dengan demikian, kata Yulisman, perda APBD Riau 2022 sah disetujui dan disepakati DPRD Riau Riau. (Nisa)