PEKANBARU, Riau eksis.com- Disaat ini, program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, merupa salah satu bagian program Strategis Nasional (Stragnas) sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Hal ini dengan tetap menjaga luasan lahan, atau perkebunan dimanfaatkan secara optimal.
Pemerintah menargetkan Program PSR dari tahun 2020-2022 dapat terealisasi sebesar 540 ribu hektare (ha) tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yakni di wilayah Sumatera sebanyak 397.200 ha, Jawa 6.000 ha, Kalimantan 86.300 ha, Sulawesi 44.500 ha, dan Papua 600 ha. Target pemerintah dalam Program PSR pada tahun 2021 seluas 180.000 ha dan didukung dengan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp30 juta/ha dengan maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun.
Diketahui, sejak berdirinya BPDPKS ini sampai tahun 2020, dan BPDPKS telah menyalurkan dana program PSR, yakni sebesar Rp 5,3 Triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu ha. Tetapi, angka sebesar itu masih dapat dioptimalkan melalui program akselerasi PSR, yakni dengan upaya memangkas hambatan-hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran.
Beredar terkait hal itu, Syafaruddin Poti mengatakan, bahwa PSR itu salah satu program prioritas menjadi perhatiannya dari DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan kota. "Kami telah mencatat, ditahun 2021 ini. Pemerintah menargetkan 180.000 ha dengan besar alokasi dana yaitu sebesar Rp5,5 triliun. Kami sangat mendukung," katanya.
Keberhasilan program ini, ujarnya, akan berpengaruh terhadap perekonomianya masyarakat Riau. Lebih lanjut diungkap dia, memang bena dalam program PSR ini bahwa Provinsi Riau termasuk salah satu daerah diharapkan menyerap dana PSR secara signifikan. Hal ini juga wajar, mengingat luas lahan perkebunan sawit mencapai 4,172 juta hektar dengan 60% merupakan perkebunan rakyat.
"Sudah seharusnya, Provinsi Riau dapat merealisasikan yang jadi target PSR ini. Kami sangat concern terhadap program ini. Oleh sebab tu, kami memperhatikan aspek tata kelola terhadap dana PSR ini, terutama di tingkat penerima. Di antara lain, membantu mengawasi agar tepat sasaran sehingga proses penyaluranya dan pemanfaatan, tepat sasaran. Kami juga mendukung percepatan realisasi dana hibah PSR ini," katanya.
Melalui percepatan pemberkasan pada dokumen pengajuan diajukan lembaga-lembaga pekebun, ini katanya, merupa hal sangat penting dilakukan sebelum proses verifikasi di Kementerian. Maka berharap Pemerintah atau Kementerian Pertanian dan BPDPKS untuk bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit menyusun mekanisme PSR.
"Juga, melakukan perbaikan-perbaikan itu terhadap prosedur serta alur proses penyaluran PSR pada petani agar daya serap kebun sawit rakyat terhadap dana itu semakin optimal. Provinsi Riau yang memiliki target PSR tahun 2021 seluas 26.500 ha. Tetapi sejauh ini realisasinya baru sekitar 392 ha, sangat minim jauh dari harapan," katanya
Masalah kelembagaan penerima dana hibah PSR, sebutnya, ini selalu menjadi kendala. Juga, masalah status lahanya petani sawit rakyat itu, berada di hutan KLHK, dan juga menjadi hambatan bagi daerah Riau ini mencapai sasaran PSR. Untuk itu disarankan agar ada perbaikan strategi penyaluran dana PSR bisa tepat sasaran. Antara lain dengan identifikasi lebih kuat kepada calon penerima dana hibah PSR.
Lebih jauh disebutkan Politisi PDIP ini, agar program PSR lebih sosialisasikan lagi di tengah masyarakat, yang karena banyak petani tidak tahu atas program tersebut. Seperti hal petani mandiri atau petani swadaya, pihaknya meminta agar ada pendampingan dari BPDPKS, sebab yang namanya swadaya ini tentu dalam perkebunannya tidak teratur
