Senin, 31/08/20
 
DPR Dukung Sikap Pemerintah tentang Arab-Qatar

wan | Internasional
Rabu, 07/06/2017 - 11:32:32 WIB

TERKAIT:
   
 
Jakarta (riaueksis.com) - Komisi I DPR mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia yang mendorong tujuh negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar agar menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah.

"Jalan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah ini demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Almasyhari, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa malam.

Menurut Almasyhari, sesuai komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah adalah langkah tepat terhadap negara-negara sahabat.

Sebelumnya diberitakan tujuh negara di kawasan Teluk Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan politik antara Arab Saudi dan Qatar.

Dilansir antaranews.com, Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Menurut Abdul Kharis, pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dugaan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok teroris yang dianggap bertujuan mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), serta Al-Qaeda.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini prihatin dan berharap ketegangan politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

"Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian. Adanya ketegangan di kawasan Timur Tengah membuat prihatin. Semoga ketegangan dapat segera diredakan," ujarnya.

Dia juga menyatakan mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

"Saya kira Indonesia dan Turki dapat menjadi mediator rekonsiliasi itu," katanya.

Menurut dia, bagi Indonesia, Qatar memiliki peran strategis, baik sebagai penghasil devisa melalui tenaga kerja Indonesia, juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk persoalan Palestina.

Dia juga mengingatkan agar Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah umrah yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.

"Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar juga menutup akses ke negara Teluk tersebut, baik melalui darat, udara, maupun laut," kata dia. (wan)


Dikutip dari: antaranews.com





Berita Lainnya :
 
  • Pelajari Analisis Resiko, Tim Pansus BPBD Studi Banding ke Kab. Bantul
  • PHR Pamer Inovasi Digitalisasi di IPA Convex 2024
  • Kapolri Beri Penghargaan Casis Bintara Jari Putus Dibegal Masuk Bintara Polri
  • Kepedulian Polda Riau Meneduhkan Korban Bencana Galodo Sumbar, Kapolres Ucapkan Terima Kasih
  • KLHK Apresiasi Upaya PHR Cegah Konflik Gajah dengan Manusia dan Lestarikan Keanekaragaman Hayati
  • Catatan 2023, PHR Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia
  • Pj Gubri Imbau Pihak Sekolah Tangguhkan Studi Tur ke Luar Daerah
  • Polda Riau Kirim 3 Truk Bantuan Sembako Korban Banjir Bandang Sumbar
  • Perkuat Rasa Solidaritas, Pimpinan dan Anggota DPRD Bengkalis Hadiri Halal Bihalal IKMKB
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved